UMP DAN BUAH SIMALAKAMA BURUH

                                                                                    Oleh : Andi Yahya

Penulis, Bekerja di PT.Nusantara Tropical Farm

Hal yang paling ditunggu oleh masyarakat diawal november ini adalah hasil Penetapan Upah Minimum Propinsi (UMP), yang akan ditetapkan  untuk tahun 2015 diseluruh Propinsi di Indonesia termasuk Propinsi Lampung. Setelah melalui beberapa pembahasan akhirnya Dewan Pengupahan Propinsi (DPP) Lampung telah menetapkan UMP lampung untuk tahun 2015 Sebesar Rp.1581.000 atau naik sekitar 15% jika dibandingkan dengan UMP tahun 2014. Upah tersebut Jauh dari harapan masyarakat Lampung khususnya para buruh yang mengharapkan kenaikan Upah diatas 1,7 seperti propinsi lain tampaknya belum bisa terwujud. Ditengah kebutuhan hidup yang setiap tahun semakin meningkat dan perkembangan kemajuan zaman di era globalisasi rakyat Indonesia masih terjajah di negeri sendiri, inilah yang menjadikan keinginana untuk bekerja di luar negri dengan menjadi TKI (Tenaga Kerja Indonesi) masih tinggi karena hal ini dia anggap sebagai solusi dari permasalahan ekonomi yang sedang dihadapi selama ini terkait minimnya lapanga kerja dan Upah yang Murah jauh dibandingkan dengan Negara Lain.

Berharap Pada Pemerintahan Baru

                Indonesia baru saja memiliki Pemimpin baru Joko widodo dan Jusuf Kalla bersama Para mentri yang tergabung dalam Kabinet Kerja masa bakti 2014-2019. Dipundak merekalah nasib bangsa ini diemban lima tahun kedepan, Sebagai Presiden yang dikenal dekat dengan wong cilik diharapkan kebijakan yang diterapkan pun yang Pro dengan rakyat, sebagaimana janjinya pada masa kampanye.  Jokowi menolak upah murah di Indonesia dan program pembangunan prioritas masyarakat desa. Tidak heran jika bangsa ini berharap banyak dari kepemimpinan Jokowi, sehingga rakyat mengembankan mandatnya  kepada Jokowi untuk menduduki kursi Presiden dengan harapan bisa merealisasikan janjinya. Dikenal Sebagai Gubernur yang berhasil menaikan UMP Jakarta sampai  44 % dimasa pemerintahanya, seharusnya kenaikan ini juga bisa diterapkan diseluruh propinsi di indonesia sehingga kesejahteraan di Negeri ini pun bisa merata, karena yang terlihat saat ini adalah kesenjanga sosial yang mencolok di berbagai Propinsi di Indonesia terutama di daerah timur yang tidak seimbangnya antara hasil kekayaan  alam yang melimpah namun rakyatnya masih hidup dibawah garis kemiskinan. Program Tol laut yan di janjikan  sebagai sarana pemerataan pembangunan di berbagai didaerah di Indonesia untuk mengurangi Inflasi semoga bukan hanya wacana, karena harga Pokok yang berbeda di berbagai Propinsi. Pemerataan Pembangunan ini seharusnya juga di imbangi dengan pemerataan upah sehingga seluruh rakyat indonesia bisa merasakan kesejahteraan yang sama terutama buruh diseluruh indonesia. Tuntutan kerja yang semakin tinggi seharusnya juga ditunjang dengan upah yang layak dalam hal ini peran pemerintah sangat vital untuk menekan Perusahaan yang ada di Indonesia yang di Dominasi Perusahaan asing bisa menjadi lebih memperjuangkan hak buruh ketimbang Pendapatan Daerah dari pajak perusahaan.

                Propinsi Lampung juga memiliki Pemimpin baru, dikenal juga sebagai Gubernur Muda dan enerjik Ridho Ficardo juga sangat dekat dengan buruh, bahkan dalam salah satu tweetnya pernah mengatakan “Buruh dan majikan adalah sejajar, keduanya penting dan harus diperhatikan kepentinganya , agar selaras”. Sebagai Gubernur yang berlatar belakang Pengusaha Ridho tentu paham dengan kondisi Buruh khusunya di Lampung. oleh karena itu Masyarakat sangat berharap agar  Gubernur mempunyai perhatian yang tinggi terhadap buruh terutama dengan Masalah Upah Minimum Propinsi Lampung yang masih dibawah setandar, Masyarakat trutama Buruh berharap Pada masa Pemerintahan gubernur saat ini Upah dapat naik Signifikan sehingga Lampung menjadi Propinsi yang sejahtera dan di segani.

 Buah Simalakama Buruh

                Penetapan UMP Propinsi mendapat tanggapan beragam, namun rata-rata tidak terlalu puas dengan kenaikan yang hanya 15% terutama kalangan buruh, dengan tutntutan kerja yang diterapkan selama ini berharap membuahkan hasil dengan kenaikan upah yang signifikan mengingat kebutuhan hidup yang semakin serba mahal, namun kenyataanya hanya mengalami peningkatan sedikit, dengan kondisi seperti ini tidak menutup kemungkinana akan ada aksi dari kalangan buruh menuntut kenaikan lebih tinggi lagi baik ke perintah maupun ke pengusaha. Dilain Pihak para pengusaha akan berfikir dua kali untuk menaikan upah buruh jika terlalu tinggi yang memberatkan perusahaan. Maka Jalan keluar yang akan diambi pengusaha adala pemangkasan jumlah tenaga kerja atau PHK untuk mengurangi budget anggaran upah tenaga kerja. Hal ini menempatkan buruh dalam posisi serba salah disatu sisi mereka menginginkan peningkatan  upah untuk meningkatkan kesejahteraan, disatu sisi mereka pun harus siap jika terjadi PHK tenaga kerja dikarenakan upah tinggi yang tak bisa di tanggung perusahaan.